Tags

, , , , , , , ,


kebebasan-pers

Artikel di bawah ini diikut sertakan dalam seleksi Workshop Jurnalistik dan Media Center Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Pers menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio. Sedangkan menurut Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Dari definisi tersebut kemudian muncul istilah kebebasan pers (freedom of the press) yakni hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti penyebarluasan, pencetakan dan penerbitan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.

Sejak jaman Pemerintah Kolonial Belanda pers punya andil yang cukup besar dalam usaha merebut kemerdekaan sekaligus mempertahankannya. Pers, melalui surat kabar dan majalah adalah sarana komunikasi yang paling utama untuk memantapkan kebangkitan nasional  dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan. Pada tahun 1920-an dengan semangat kebangkitan nasional jumlah surat kabar tumbuh pesat. Tercatat 400 penerbit dalam berbagai corak berdiri di seluruh Indonesia.

Pada akhir Desember 1933 Persatoean Djoernalis Indonesia (PERDI) didirikan dengan azas perjuangan untuk menegakkan kedudukan pers Indonesia sebagai terompet perjuangan. Empat tahun berselang, diprakarsai oleh tokoh-tokoh PERDI seperti W.R. Supratman, Mohammad Yamin, A.M. Sipahutar, Sumanang dan Adam Malik berdirilah kantor berita nasional Antara pada tanggal 13 Desember 1937. Peranan kantor berita Antara di masa pergerakan waktu itu diwujudkan melalui penyiaran berita-berita untuk mendukung pergerakan nasional mencapai Indonesia merdeka.

Pada masa penjajahan Belanda hingga kependudukan tentara sekutu, pergerakan pers masih sangat terbatas. Pers nasional dan para wartawannya banyak mendapat intimidasi atas tulisan-tulisan dan berita-berita yang mereka buat. Tak jarang mereka juga menghadapi tindak kekerasan, penangkapan, dilarang terbit bahkan ada juga kantor pers yang diledakkan seperti yang dialami oleh Oetoesan Soematra pada tahun 1946. Kebebasan pers mulai tampak menggeliat setelah Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 disahkan. Pemerintah pada saat itu mengusung sistem parlementer yang berdasarkan pada demokrasi liberal. Perkembangan politik yang bernafas liberalisme juga mewarnai pergerakan pers saat itu. Surat kabar-surat kabar bebas menentukan pilihan masing-masing. Kebebasan dalam menyelenggarakan isi dan penampilan surat kabar mencerminkan kebebasan bagi setiap pihak untuk memasuki bidang pers.

Namun kebebasan tersebut tidaklah berlangsung lama. Dalam UUDS 1950, terdapat satu pasal yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat” (Pasal 19). Tetapi, pasal-pasal dalam hukum pidana (KUHP) mengenai tindak pidana pers dan Persbreidel Ordonanntie tahun 1931 buatan pemerintah Belanda masih berlaku. Pada bulan Agustus 1951 pemerintah kabinet Sukiman melakukan razia terhadap orang-orang PKI, sejumlah koran-koran komunis dan golongan kiri lainnya diberangus dan wartawan-wartawan mereka ditahan. Menyusul pencabutan Persbreidel Ordonanntie pada tahun 1954, serangan-serangan pers oposisi terhadap kebijakan pemerintah semakin massif.

Berita-berita tentang skandal, pertentangan politik serta penyelewangan dana menjadi headline pada saat itu. Pada tahun 1957 telah terjadi 20 kali tindakan pemberangusan pers di Jakarta, sementara di luar Jakarta terjadi 11 tindakan pemberangusan. Pada saat itu, selain menutup koran-koran milik Belanda, pemerintah juga melarang penerbitan surat kabar beraksara Cina.
Tahun 1959 Demokrasi Terpimpin hadir sebagai bentuk Manifesto Politik (Manipol) yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Disinilah pers sudah mulai terpasung oleh kepentingan politik penguasa. Pers nasional diarahkan untuk menjadi “pers terpimpin” dan “pers Manipol.” Semua media komunikasi massa seperti pers, radio, film dan sebagainya harus digerakkan sebagai satu kesatuan terpadu secara terpimpin, berencana dan terus menerus, ke arah kesadaran mengenai sosialisme Indonesia dan Pancasila.

Pada masa awal orde baru, pemasungan kebebasan pers yang terjadi saat kepemimpinan Soekarno kembali terulang. Pada UU No. 11 Tahun 1966 tentang pers ditegaskan terhadap pers tidak dikenakan sensor dan pembredelan. Namun, ancaman pemberangusan terhadap kebebasan pers masih dimungkinkan oleh Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) No. 03/Per/Menpen/1969. Pasal 7 Permenpen tersebut menyatakan, Surat Izin Terbit (SIT) dapat dicabut sebagai akibat dari larangan terbit terhadap penerbitan pers berdasarkan alasan-alasan bertolak dari ajaran Komunisme-Marxisme-Leninisme, cenderung kepada pornografi, sadisme, dan bertentangan dengan Pancasila. Pada pasal 16 Permenpen tersebut juga diterankgan bahwa: Penerbitan pers yang tidak mempunyai SIT dari Menteri Penerangan dikenakan larangan terbit yang meliputi larangan menerbitkan, larangan mencetak dan larangan mengedarkan.

Dua windu berlalu, pemerintah akhirnya mencabut SIT dan menggantikannya dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) melalui UU No. 21 Tahun 1982. Kebebasan pers masih tetap terpasung karena SIUPP dapat dibatalkan berdasarkan Permenpen No. 01/Per/Menpen/1984. Efek pembatalan SIUPP sama dengan pencabutan SIT. Dalam kurun 1971 sampai dengan 1990 tercatat kurang lebih 58 media dan usaha penerbitan yang mengalami pembredelan ataupun mendapat peringatan keras akibat pemberitaan negatif terhadap pemerintah.

Pada era reformasi kebebasan pers kembali pada jati dirinya, tak lagi terpasung oleh kepentingan pemerintah. Dengan terbitnya UU No. 40 Tahun 1999 pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap kebebasan pers dan perkembangannya yang lebih interaktif dan komunikatif. Namun demikian kebebasan atau kemerdekaan yang diberikan oleh pemerintah tidaklah absolut ada Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers itu sendiri yang berfungsi sebagai alat kontrol. Karena Indonesia adalah negara hukum maka  kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Jelaslah bahwa kemerdekaan pers yang diperoleh itu masih harus taat pada hukum yang berlaku, menjunjung tinggi etika jurnalistik serta berpegang teguh pada hati nurani masing-masing insan pers. Namun, apa yang terjadi jika kemudian media massa disulap menjadi mesin bisnis atau mesin kepentingan bagi para pemilik modal?  Di era kapitalis seperti sekarang ini hegemoni pemilik modal mempunyai peran yang cukup kuat dalam menentukan obyektifitas suatu media. Bahkan orientasi media dapat dengan mudah digeser yang semula berada pada jalur jurnalisme menjadi ke arah industrialisasi atau politisasi.

Media massa dengan kekuatannya mampu dengan mudah untuk membentuk atau menggiring opini publik sesuai dengan pesanan pihak-pihak tertentu. Independensi, etika dan hati nurani telah terlacur oleh orientasi bisnis, keuntungan dan kepentingan politik semata. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus pelanggaran hukum maupun kode etik dalam pemberitaan ataupun penyiaran yang dilakukan media massa baik cetak, elektronik ataupun online:

  1. Bocornya sprindik Anas Urbaningrum:
    Masih hangat dalam ingatan kita bagaimana lembaga penegak hukum sekelas Komisi Pemberantasan Korupsi bisa kecolongan dengan bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum untuk kasus korupsi mega proyek Hambalang. Situs Berita MetroTVNews adalah yang pertama memuat foto sprindik tersebut yang kemudian diikuti oleh beberapa media arus utama (mainstream). Headline di media massa pun menjadi ramai dengan status Anas sebagai tersangka yang didasarkan pada sprindik yang bocor tersebut. Ada pelanggaran kode etik disini, wartawan tidak melakukan pengujian terhadap suatu informasi, tidak ada mekanisme chek and rechek atas dokumen sprindik yang bocor tersebut! Fakta di lapangan berbicara bahwa dokumen sprindik tersebut dibuat sebelum dilakukan gelar perkara terhadap Anas Urbaningrum. Jelas dokumen tersebut cacat hukum dan tidak bisa dijadikan sumber informasi yang valid. Andai saja dokumen tersebut sah, tetap saja tidak bisa dijadikan sumber berita karena sprindik adalah dokumen negara yang patut dijaga kerahasiaannya dan belum diumumkan secara resmi oleh institusi yang berwenang;
  2. Pemilihan nara sumber yang tidak kompetan pada praktik makelar kasus (markus) di Mabes Polri:
    Siapa yang tidak kenal Indy Rahmawati, salah satu presenter terbaik yang dimiliki oleh TV One. Namun sayangnya, reputasi Indy tercoreng karena diduga telah merekayasa nara sumber dalam praktik markus di tubuh Mabes Polri.  Dalam verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Pers, nara sumber tersebut menyanggah telah menjadi markus di lingkungan kepolisian dan wawancara tersebut adalah rekayasa belaka. Dewan Pers juga menemukan pelanggaran terhadap UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan TV One karena menggunakan nara sumber yang tidak berimbang (cover both side) dan telah menghakimi salah satu pihak;
  3. Wawancara imajiner dan pemberitaan Tempo yang sering sudutkan Islam:
    Media sekaliber Tempo entah dilatar belakangi oleh motif ekonomi atau kepentingan kelompok-kelompok tertentu, sering memuat berita yang berat sebelah dan menyudutkan Islam. Sebagai contoh adalah keberatan Jonru Ginting atas pencatutan namanya pada salah satu kolom dengan tema “Merebaknya Sastra Islam.” Selain merasa tidak kredibel untuk mengomentari sastra Islam, Jonru juga tidak merasa pernah diwawancara oleh Tempo. Dalam ulasan pada kolom tersebut Tempo dengan mengutip pendapat Jonru, memberitakan bahwa karya sastra Islam itu tidak bermutu  kecuali karya-karya dari Helvy Tiana Rosa, Asma Nadia dan Habiburrahman El Shirazy. Dengan kata lain karya sastra dari penulis lain semisal Tasaro, Afifah Afra, Sakti Wibowo, Fahri Azizah, Gola Gong, Pipiet Senja dan lainnya sama sekali tidak bermutu. Di akhir tulisan Jonru juga menuding novel Ayat-ayat Cinta, sangat disayangkan telah tergelincir menjadi sebuah karya romantisme belaka! Tentu saja Jonru yang merasa tidak pernah diwawancarai oleh Tempo merasa keberatan dan melayangkan protes. Dalam konfirmasi yang dilayangkan oleh Tempo di dapat fakta bahwa Tempo memuat hasil wawancara tersebut tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Jonru dan bahkan Kang Abik sang penulis novel AAC juga tidak pernah diwawancara. Kemudian ada perbedaan waktu wawancara, pada awalnya redaksi mengatakan wawancara dilakuan enam bulan yang lalu dan kemudian di ralat menjadi satu setengah tahun yang lalu. Ketika diminta bukti otentik atas wawancara tersebut pihak Tempo tidak bisa memberikan buktinya.Selain kasus di atas masih ada beberapa kasus lain seperti cover Tempo yang menggambarkan Athiyah Laila Attabik, isteri dari Anas Urbaningrum dan sekaligus putri dari pemimpin Ponpes Krapyak K.H. Attabik Ali sedang duduk di sofa, berbusana ketat dan jarinya sedang memegang koin emas. Atas pemuatan cover kemudian menimbulkan opini bahwa isteri dari Anas Urbaningrum tersebut juga ikut menikmati aliran dana dari Hambalang. Padahal faktanya Athiyah adalah muslimah yang taat, menutup aurat dengan baik dan belum ditemukan bukti atas keterlibatan Athiyah dalam kasus tersebut. Lantas atas dasar apa Tempo memasang cover seperti itu? Dari Athiyah beralih ke kasus daging sapi yang sedang hangat-hangatnya. Sekali lagi Tempo dengan arogan memuat cover majalah dengan gambar sapi berjanggut yang sedang mengunyah beberapa lembar uang dan logo Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di badannya. Jelas pemuatan cover dan penggunaan istilah sapi berjanggut sangat tidak beretika dan menyudutkan Islam.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pers memiliki fungsi yang cukup penting dalam tatanan kehidupan masyarakat, diantaranya adalah fungsi sebagai media informasi, media edukasi, media kontrol sosial, media hiburan dan berperan sebagai media penghubung yang menjembatani antara masyarakat dan pemerintah atau sebaliknya.  Dengan kemerdekaan atau kebebasan yang dimilikinya dalam menjalankan fungsi-fungsinya, pers harus tetap berpegang pada hukum yang berlaku dan mematuhi kode etik jurnalistik. Pers harus independen tidak boleh terintimidasi oleh kepentingan penguasa atau tunduk pada permintaan pemilik modal.

Daftar Pustaka:
http://www.pwi.or.id/index.php/uu-kej di akses pada tanggal 28-05-2013
http://politik.kompasiana.com/2013/03/19/terkekangnya-media-pers-saat-era-orde-baru-543587.html di akses pada tanggal 28-05-2013
http://www.pwi.or.id/index.php/sejarah/770-sekilas-sejarah-pers-nasional di akses pada tanggal 28-05-2013
http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2010/06/16/media-di-indonesia-intervensi-modal-dan-kepemilikan-dalam-regulasi-dan-pemberitaannya-168313.html di akses pada tanggal 28-05-2013
http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2013/02/15/studi-kasus-jurnalistik-farid-gaban-tentang-bocornya-sprindik-kpk-533940.html di akses pada tanggal 28-05-2013
http://www.antaranews.com/print/1271419580 di akses pada tanggal 28-05-2013
http://news.detik.com/read/2010/05/27/134125/1365124/10/dewan-pers-tvone-tak-rekayasa-tapi-pilih-narasumber-tak-kompeten?nd992203605 di akses pada tanggal 28-05-2013
http://www.jonru.net/beginilah-cara-koran-tempo-menyerang-sastra-islam di akses pada tanggal 28-05-2013
http://beritaprotes.com/2013/02/masihkah-tempo-layak-baca/ di akses pada tanggal 28-05-2013