Begitu banyak sebenarnya yang ingin saya bagikan di blog ini, ketika satu persatu gagasan berhasil saya tangkap. Entah mengapa sesampainya di kamar kost, keinginan untuk menuliskannya menguap begitu saja. 

Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya mengangkat tema tentang Desember. Bulan terakhir dalam kalender Masehi. Bulan dimana saya dilahirkan, bulan dimana teman-teman saya yang nasrani merayakan Natal juga bulan dimana kami, yang bekerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dari Meulaboh sampai Merauke harus dengan “senang” hati di bombardir oleh Surat Perintah Membayar (SPM). 

Ibaratnya artis sinetron, bulan Desember adalah waktunya kami stripping . Semua customer kamipun sampai rela nge-jablay di pinggir jalan dari jam 1 malam hanya untuk satu nomor antrian. Kok bisa? Karena bulan Desember adalah akhir tahun anggaran. Dan pada tanggal 20 Desember kemarin adalah batas akhir pengajuan SPM ke KPPN.

Ilustrasi sederhananya adalah seperti ini: setiap awal tahun anggaran semua Kementerian/Lembaga (K/L) berikut unit kerja dibawahnya mendapatkan dana yang berasal dari APBN untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L dalam satu tahun anggaran tersebut (Januari sampai dengan Desember). Dana yang diperuntukkan bagi masing-masing K/L itu kemudian dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan Kegiatan, Sub Kegiatan, Fungsi, Sub Fungsi dan Program.

Secara umum DIPA berisi jumlah maksimal uang yang bisa dibelanjakan tiap-tiap satuan kerja (satker) dalam satu tahun anggaran. Belanjanya pun juga macam-macam, ada belanja pegawai (misal untuk membayar gaji), belanja barang (misal untuk membeli ATK), belanja pemeliharaan (misal untuk servis kendaraan bermotor atau rehab gedung),  belanja modal (misal untuk membangun gedung dan jalan) serta belanja bantuan sosial (misal santunan untuk korban bencana).

Untuk mendapatkan uang belanja itulah diperlukan yang namanya SPM. Dan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah tugas kamilah yang memverifikasi SPM-SPM tersebut menjadi layak bayar atau tidak. Jika layak bayar segera akan kami terbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) jika tidak layak maka SPM tersebut kami kembalikan untuk kemudian diperbaiki atau dilengkapi kekurangannya. SP2D yang telah kami terbitkan itu lantas kami kirimkan ke Bank Operasional untuk kemudian diteruskan ke rekening masing-masing penerima.

Kembali ke Desember tadi, karena ada batas akhir penyampaian SPM, satker-satker yang pagu dananya masih besar kalang kabut untuk segera mengajukan SPM ke KPPN. Muncul stigma, bahwa siapa yang realisasi penyerapan anggarannya di akhir tahun masih rendah dianggap tidak bekerja dengan maksimal. Dianggap gagal dan sebagainya yang intinya menurunkan catatan penilaian kinerja masing-masing satuan kerja. Padahal sejatinya dalam prinsip pelaksanaan APBN, efisiensi, efektifitas dan capaian kinerja itulah yang harus dikedepankan. Jika suatu kegiatan bisa dijalankan dengan satu paket hemat, mengapa harus memilih melaksanakannya dengan biaya yang lebih mahal? Itukan teori! Dana masih banyak terlalu sayang untuk dilewatkan. Mubadzir atuh Maka di triwulan terakhir itulah terjadi perlombaan untuk menghabiskan anggaran, tidak semua memang, tapi hanya segelintir saja yg kegiatannya memang benar-benar ada dan perlu. Selebihnya diada-adakan dan cenderung tidak perlu.

Kebetulan diakhir tahun ini saya dan beberapa teman diperbantukan di loket pelayanan untuk memverifikasi SPM-SPM tersebut. Nomor antrian secara tidak resmi sudah dibuka sejak jam satu malam, padahal jam pelayanan di loket KPPN baru dibuka jam delapan pagi. Luar biasa bukan? Bagi petugas pengantar SPM datang lebih awal dan mendapatkan pelayanan pertama kali laksana mendapat medali emas dalam perlombaan Olimpiade. Jika datang agak sedikit terlambat, alamat akan dilayani diatas jam dua siang.

Minggu pertama Desember kami masih bisa bertahan hingga jam sepuluh-sebelas malam. Menginjak pertengahan minggu kedua volume SPM yang masuk sungguh diluar batas kemampuan penerimaan kami. Kami menyerah dan kemudian memverifikasi SPM yg belum terverifikasi ke esokan harinya. Apa boleh buat, satu persatu petugas loket terpaksa harus beristirahat di rumah karena sakit. Jika dipaksakan dijamin semua petugas kami akan ambruk serempak.

Puncaknya adalah tanggal 20 Desember kemarin, sebanyak 8.243 SPM  memenuhi loket kami (belum termasuk SPM yang kami kembaikan karena tidak memenuhi syarat). Butuh lima hari untuk membereskannya, Sabtu-Minggupun loket pelayanan masih kami buka seperti hari biasa untuk memverifikasi berkas-berkas yang belum sempat kami verifikasi. Mabok SPM, begitulah kelakar teman-teman. Walaupun jumlah personel  paling minim diantara KPPN-KPPN lain di Jakarta. Kami di KPPN Jakarta IV dengan segala keterbatasannya mampu terus bertahan untuk menyelesaikan tugas kami hingga detik terakhir.

Ya, inilah Desember! Dengan segala hiruk pikuknya, yang sempat membuat saya jengah. Kami hanya bisa pasrah, tetapi kami tidak akan pernah menyerah sampai semuanya kembali amanah. Semoga ….

Diposkan di Multiply pada 27 Desember 2010 09:44 PM