Tags


Tak bisa dipungkiri krisis keuangan global yang melanda dunia saat ini sedikit banyak berimbas kepada perekonomian Indonesia. Masih belum hilang dalam ingatan bagaimana perekonomian Indonesia porak poranda dihantam badai krisis moneter pada tahun 1997-1998. Hutang luar negeri yang sudah jatuh tempo pada tahun 1997 sebesar US$ 51 Milyar, dengan kurs rata-rata saat itu Rp 2.000,- per US$  maka hutang pemerintah yang harus dibayar menjadi US$ 102 Milyar. Setahun kemudian, nilai tukar rupiah terhadap US$ semakin tergerus hingga International Monetary Fund membuat acuan standar nilai tukar rupiah terhadap dollar menjadi Rp 10.000,-. Alhasil karena terjadinya fluktuasi nilai mata uang yang tidak terkendali hutang Indonesia yang semula US$ 102 Milyar naik lima kali lipat menjadi US$ 510 Milyar!

Jumlah yang luar biasa besar dan itulah salah satu dampak dari kapitalisme yakni uang berfluktuasi tak terkontrol tanpa ada standar acuan yang baku. Konsep uang yang semula digunakan sebagai: (1) alat pertukaran atau media pembayaran, (2) alat untuk menyimpan nilai serta (3) alat satuan hitung ternyata juga dipakai sebagai (4) alat spekulasi. Ketika uang diperdagangkan di pasar valuta asing nilainya akan terus berfluktuasi mengikuti harga pasar (supply and demand). Berdasarkan realita, kurs pertukaran uang sesungguhnya dengan fiat money, dimana uang dijadikan komoditas perdagangan amat sangat merugikan individu maupun tatanan masyarakat. Sebagai contoh jumlah hutang luar negeri Indonesia yang semula US$ 102 Milyar hanya dalam waktu satu tahun naik lima kali lipat menjadi US$ 510 Milyar, akibatnya dana yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945, sebagian besar disedot untuk membayar bunga dan pokok pinjaman. Untuk menutup defisit APBN kembali pemerintah harus mengandalkan hutang sebagai sumber pendanaan.

Para ekonom sepakat ciri-ciri suatu Negara yang rentan terhadap krisis moneter adalah apabila Negara tersebut: (1) memiliki jumlah hutang luar negeri yang cukup besar, (2) mengalami inflasi yang tidak terkontrol, (3) defisit neraca pembayaran yang besar, (4) kurs pertukaran mata uang yang tidak seimbang, serta (5)  tingkat suku bunga yang diatas kewajaran. Dapat dipastikan Negara tersebut hanya menunggu waktu mengalami krisis ekonomi.

Menarik disimak adalah pendapat para ekonom Islam tentang penyebab krisis. Krisis terjadi karena ketidak seimbangan antara sektor moneter dengan sektor riil. Dalam ekonomi Islam hal ini disebut dengan riba. Sektor moneter (keuangan) berkembang jauh lebih cepat meninggalkan sektor riil (barang dan jasa). Selaras dengan prinsip ekonomi kapitalis yang menjadi kiblat perekonomian dunia setelah runtuhnya paham sosialis yang diusung oleh Soviet yakni tidak menghubungkan sama sekali antara sektor riil dengan sektor moneter. Keduanya berdiri secara terpisah.

Pesatnya pertumbuhan sektor moneter yang jauh meninggalkan pertumbuhan sektor riil dapat diamati dalam pergerakan transaksi-transaksi di bursa saham dan pasar valuta asing yang penuh dengan praktek ribawi serta spekulasi. Peter Ducker (1980), seorang pakar manajemen mengatakan bahwa gejala ketidak seimbangan antara laju pertumbuhan sektor moneter dengan laju pertumbuhan sektor riil (barang dan jasa) disebabkan oleh decoupling  yakni keterlepaskaitan antara sektor moneter dengan sektor riil. Adanya ketidakseimbangan ini, tentu saja menjadi ancaman serius bagi perekonomian dunia.  Para spekulan di bursa saham dan pasar valuta asing akan dengan mudah membeli atau melepas aset mereka tanpa mempedulikan kestabilan nilai mata uang suatu negara. Apablia terjadi kepanikan, nilai mata uang yang semula terkatrol akan terjun bebas begitu para spekulan melepas semua asetnya ke pasar dan memindahkan investasinya ke pasar lain yang memberikan keuntungan. Banyaknya uang yang beredar di pasar tanpa diimbangi pergerakan yang berarti dari sektor perdagangan/jasa mengakibatkan nilai uang menjadi turun sehingga harga-harga menjadi naik. Situasi seperti ini menyebabkan pertumbuhan inflasi yang tidak terkendali.

Untuk menjamin kestabilan antara sektor moneter dan sektor riil, peranan pemerintah dalam hal ini Bank Sentral amat sangat diperlukan.  Dalam persamaan ekonomi, jumlah uang yang beredar (the quantity of Money) dimana didapat persamaan:

M * V = P * Q

Dimana:

M (Money) = Jumlah uang yang beredar
P (Price) = Harga barang
Q (Quantity) = Jumlah unit yang diproduksi
V (Velocity) = Kecepatan uang yang beredar

Sisi M*V mewakili sektor moneter sedangkan sektor riil diwakili oleh P*Q. Untuk menciptakan keseimbangan antara sektor moneter dengan sektor riil kebijakan yang dapat diambil adalah:

1. Mengontrol secara ketat atau membatasi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan mencetak uang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  • Pemerintah harus mampu menjamin nilai uang yang beredar di masyarakat. Dalam hal ini nilai uang yang beredar di masyarakat nominalnya sama atau tidak berfluktuasi.
  • Diperlukan acuan standar yang sifatnya stabil, kebal terhadap gejolak. Dalam hal ini logam mulia seperti emas dan perak bisa dijadikan acuan.
  • Bank sentral harus dapat mengadakan valuasi atas penjaminan pemerintah dalam penerbitan uang dan harus dapat memakai nilai logam mulia yang telah disepakati sebagai acuan dalam valuasi. Informasi mengenai kemampuan penjaminan ini harus transparan dan dapat diaudit oleh badan tinggi negara yang independen.

2. Mempercepat perputaran uang yang beredar di masyarakat. Untuk mempercepat perputaran uang pemerintah harus menghapus sistem bunga/ riba dari tubuh perbankan. Jika sistem bunga dihapuskan sektor riil akan tergerak karena dana yang ada sepenuhnya diinvestasikan di sektor riil untuk memperoleh keuntungan.

Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya tidak akan mudah diterapkan, tapi tidak mustahil untuk dilakukan. Dengan menghilangkan decoupling effect yaitu dengan mengaitkan sektor moneter dengan sektor riil akan membuat kurs mata uang lebih stabil dan dampaknya  Negara akan tahan dari serangan krisis ekonomi. Terbukti lembaga keuangan yang menerapkan sistem ekonomi syariah mampu selamat dari terpaan krisis moneter di tahun 1997-1998. Ambil contoh perbankan syariah, dalam setiap transaksinya mereka selalu menyertakan aset yang dijaminkan.

Hancurnya sistem kapitalis harusnya membuka mata kita bahwa sudah saatnya pemerintah mulai beralih kepada sistem yang lebih berkeadilan dan lebih mensejahterakan rakyat. Jika Inggris dan Perancis berlomba-lomba menjadi kiblat perekonomian syariah di Eropa sudah sepantasnya Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia berbuat hal yang sama. Mengganti kebijakan yang berkiblat kepada kapitalisme dengan sistem yang lebih berkeadilan adalah langkah awal membangun sebuah bangsa yang maju dan disegani.

Salam.

Dari berbagai Sumber

Diposkan di Multiply pada 28 Februari 2009 10:04 AM