Tags

,


Dalam rangka penerapan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan diperlukan fungsi perbendaharaan untuk mendukung pengolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi, perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan. (Penjelasan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)

Tampak jelas hubungan antar keempat fungsi perbendaharaan tersebut, mulai dari perencanaan kas, pengamanan keuangan negara, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah hingga pemanfaatan idle cash, semua saling terkait satu sama lain. Perencanaan kas memegang peran yang sangat krusial sebagai key factor untuk berjalannya fungsi-fungsi yang lain. Dengan perencanaan kas yang baik Bendahara Umum Negara (BUN) dapat memastikan negara mempunyai kas yang cukup untuk membiayai kewajiban negara dalam rangka pelaksanaan APBN. Dari perencanaan kas juga dapat diketahui apakah BUN perlu mencari pembiayaan apabila kas pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN) berada dibawah saldo kas minimal (SKM) dan sebaliknya menempatkan uang pemerintah di Bank Indonesia maupun Bank Umum untuk mendapatkan remunerasi apabila kas pada RKUN berada diatas SKM.

Perencanaan kas juga erat kaitannya dengan penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yang mendukung kebijakan penganggaran pemerintah saat ini. Sejak tahun 2005 pemerintah sudah meninggalkan pendekatan penganggaran tradisional (line-item budgeting) yang berorientasi pada kemampuan Kementerian Negara/ Lembaga dalam menyerap anggaran (input) beralih kepada pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting) yang berorientasi pada capaian kinerja (output). Tren penyerapan anggaran dari tahun 2005 sampai dengan kuartal I tahun 2012 sama sekali belum mencerminkan penganggaran berbasis kinerja. Tingkat penyerapan anggaran yang rendah (under-spending) dan menumpuknya belanja diakhir tahun (over-spending) menjadi cirinya.

Menumpuknya belanja di akhir tahun anggaran dampaknya tidak hanya menyebabkan kenaikan inflasi tetapi juga membuat program/ kegiatan Kementerian Negara/ Lembaga tidak efektif dan efisien. Belanja tidak didasari pada pencapaian kinerja tetapi lebih untuk menghabiskan anggaran. Sudah menjadi rahasia umum penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun disebabkan karena tidak adanya perencanaan yang matang dan rawan menimbulkan korupsi. Jika pelaksanaan kegiatan disusun dengan baik dan kebutuhan dananya juga dapat diestimasi dengan tepat, penumpukan belanja diakhir tahun seharusnya tidak perlu terjadi.

Mengingat begitu pentingnya perencanaan kas ini, maka KPPN Jakarta IV mengadakan sosialisasi Cash Planning Satker pada tanggal 7 Mei sampai dengan 10 Mei 2012 dengan mengundang seluruh satuan kerja yang berjumlah 366 satker untuk selanjutnya diimplementasikan mulai bulan Juni 2012. Setiap kali membuka acara sosialisasi, Kepala KPPN Jakarta IV, Muslih Sukri selalu mengingatkan kepada semua peserta yang hadir tentang pentingnya melakukan perencanaan sebelum mengajukan SPM ke KPPN. Pada sesi yang lain Kepala Seksi Pencairan Dana II, Khoirul Huda juga memberikan rapor penyerapan anggaran kuartal I tahun 2012 yang masih jauh di bawah target. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) KPPN Jakarta IV mencatat belanja pemerintah pusat yang terserap selama kuartal I sebesar Rp 2.905.297.833.996,- atau 9.74% dari pagu DIPA sebesar Rp 29.834.398.415.000,- jauh di bawah target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 25%.

Memasuki sesi latihan, tim trainer yang dipimpin oleh Heri Winarno menjelaskan bagaimana cara membuat perencanaan kas yang baik. Dimulai dari mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin (terjadwal), insidentil (sewaktu-waktu), serta kegiatan yang sifatnya kontraktual dan non kontraktual. Kegiatan-kegiatan yang rutin (terjadwal) seperti pembayaran gaji, honorarium, langganan daya dan jasa, pembuatan laporan dapat dengan pasti ditentukan waktu dan perkiraan dana yang diperlukan. Sementara kegiatan yang sifatnya insidentil seperti perjalanan dinas dan kegiatan sosialisasi perlu ditentukan waktunya dengan cermat agar tidak bentrok antara kegiatan yang satu dengan lainnya sehingga kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan optimal. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya kontraktual waktunya juga harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perpres No. 54 tahun 2010, jangan sampai tahun anggaran akan segera berakhir proses pengadaan barang/jasa baru dilaksanakan. Setelah bisa mengidentifikasi dan memperkirakan kapan kegiatan tersebut dilaksanakan barulah perencanaan kasnya dibuat sesuai dengan pagu pada POK masing-masing satker.

Aplikasi AFS yang kini telah diintegrasikan kedalam aplikasi RKA-KL memudahkan satker untuk melakukan perencanaan. Yang dahulunya satker (khususnya satker eselon I dengan pagu DIPA cukup besar) terkendala karena harus membuat perencanaan sampai sub komponen kini perencanaan kas bisa dibuat dari tingkat komponen dan akan otomatis terdistribusi sampai sub-sub komponen. Dengan kemudahan tersebut tinggal menuntut komitmen dari para satker untuk melakukan perencanaan dan penyerapan anggaran dengan baik serta komitmen dari para pemangku kebijakan untuk tetap mendukung perencanaan kas tetap berjalan. Alangkah naifnya jika melihat fungsi perencanaan kas yang amat penting harus kembali tak berjalan seperti dua tahun sebelumnya. Jika itu sampai terjadi, bisa dipastikan akhir tahun kita akan kembali disuguhi “nasi basi” berupa tumpukan-tumpukan SPM seperti yang sudah-sudah. Semoga tidak.