Tags


Waktu masih bernama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dengan produk utamanya adalah Surat Perintah Membayar (SPM), masih lekat dalam memori saya betapa “sakral” nya dokumen tersebut. Tidak sembarang orang bisa mengoperasikan aplikasi dan mencetak dokumen tersebut. Kertasnyapun tidak murahan, menggunakan blangko khusus dengan model carbonize . Semua dokumen yang mendukung penerbitan SPM benar-benar diuji dan diteliti kebenarannya secara seksama. Baru setelah dinyatakan layak bayar diterbitkan konsep SPM untuk selanjutnya dicetak net SPM nya. Supervisor KPKN pada waktu itu yang diberi kewenangan untuk membuat dan mencetak net SPM, seksi lain tidak punya kuasa untuk membuat apalagi mencetak net SPM.

Kini setelah Keuangan Negara direformasi, dengan dikeluarkannya tiga paket keuangan negara terjadi pemisahan kewenangan antara kementerian negara/lembaga (K/L) dan Kementerian Keuangan. Penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan kepada K/L sementara penyelengaraan kewenangan perbendaharaan menjadi tanggungjawab Kementerian Keuangan. Kewenangan administratif adalah kewenangan untuk bertindak sebagai otorisator yang melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara. Serta bertindak sebagai ordonatur yang melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada K/L sehubungan dengan perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Sedangkan kewengan perbendaharaan adalah kewenangan untuk bertindak sebagai Bendahara Umum Negara atau comptable, yaitu berfungsi sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan.

Akibat pemisahan kewenangan itu KPKN beralih fungsi menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kewenangan administratif mutlak menjadi tanggungjawab K/L, sementara KPPN selaku kuasa BUN di daerah tak lebih sebagai kasir. Atas dasar SPM yang diterbitkan oleh K/L selaku Pengguna Anggaran (PA) dan seluruh satuan kerja dibawahnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Memerintahkan kepada Bank Operasional (bank dimana rekening atas nama BUN dibuka) untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening Kas Negara kepada penerima pembayaran yang sah. Tanpa SPM yang diterbitkan oleh satuan kerja KPPN tidak bisa menerbitkan SP2D. SPM memegang fungsi yg sangat vital dalam proses pencairan dana namun kehilangan “kesakralannya.”

Di paragraf pembuka saya menyinggung betapa ekslusifnya SPM ini, hanya Supervisor KPKN yang punya akses untuk memproses ataupun mencetak dokumen tersebut. Kini setelah kewenangannya diserahkan sepenuhnya ke seluruh satuan kerja K/L, SPM dalam sudut pandag saya tak lebih dari kertas pembungkus kacang! Tidak ada blanko khusus untuk mencetaknya, SPM bisa dicetak dengan menggunakan kertas HVS biasa dan semua orang (termasuk yang tidak berkepentingan) dapat dengan bebas untuk mendownload dan menggunakan aplikasi ini. SPM yang nilainya bisa mencapai puluhan milyar hanya dicetak di selembar kertas yag harganya tak sampai seratus rupiah, pantaskah? Uang kertas yang didesain sedemikian rupa sehingga sulit untuk dipalsukan masih banyak yang memalsu apalagi hanya bermodal kertas HVS? Belum lagi begitu “ramahnya” aplikasi ini sehingga siapapun bisa menggunakan dan memanfaatkannya bahkan untuk kejahatan. Bandingkan dengan aplikasi antivirus (berbayar) atau OS asli yang memerlukan kode khusus untuk mengaktifkannya dan itupun hanya terbatas untuk beberapa komputer saja. Bagaimana dengan aplikasi SPM? Dengan bermodalkan flashdisk, copy folder SPM pindahkan ke komputer lain selesai. Tinggal masukkan user id dan password standar, Anda sudah bisa mengoperasikannya dengan mudah.

Para mafia APBN tentu bersorak sorai karena mereka mendapat celah yang begitu mudah untuk dimasuki dan mencuri uang negara semau mereka. Tinggal bagaimana pintar-pintarnya memalsu tanda tangan semirip mungkin dan kelengahan petugas-petugas loket KPPN. Petugas loket KPPN sama sekali tidak dibekali kemampuan uji forensik terhadap keabsahan tanda tangan dan hampir semua pengujian dokumen pendukung (Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan Ringkasan Kontrak) dilakukan secara manual. Petugas-petugas KPPN juga tidak tahu kegiatan yang ada di dalam SPM tersebut benar adanya atau diada-adakan karena memang bukan lagi kewenangannya untuk memeriksa. Jika SPM yang diajukan ke KPPN sudah membanjir (lazimnya di bulan November-Desember menjelang tutup tahun anggaran) tingkat kelengahan atau kelalaian menjadi sangat tinggi. Bayangkan jika Anda bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam diakhir tahun dengan memeriksa ratusan dokumen setiap harinya ditambah lagi dengan antrian customer yang masih panjang tentunya menjadi beban psikologis bagi petugas KPPN. Hanya karena niat untuk memberikan pelayanan terbaik dan sepenuh hati, SPM-SPM yang sudah mendapat antrian pada hari itu kami selesaikan pada hari itu juga. Jika beban psikologis sudah tinggi tingkat human error juga tinggi., bukan hal yang mustahil jika diantara ratusan SPM yg masuk itu terselip satu atau dua SPM asli tapi palsu. Dua orang saudara kami telah menjadi korban dari pemalsuan SPM ini, dan kini mereka berdua menjadi pesakitan atas pelayanan sepenuh hati yang mereka lakukan. Baca kasus lengkapnya disini dan disini.

Saya sendiri hadir dalam pembacaan putusan atas kasus dua sahabat kami itu. Hakim begitu kejamnya mendakawa teman-teman kami sebagai seorang koruptor, sementara oknum yang melakukan perbuatan tercela itu dan nyata-nyata menikmati hasil kejahatannya tak sedikitpun tersentuh hukum. Membayangkan ada di meja hijau saja sudah membuat hati miris apalagi jika sampai benar-benar mengalaminya, na’udzubillahi mindzalik. Berangkat dari kasus itulah kemudian saya beropini, sudah waktunya SPM dikembalikan kesakralannya. Bagaimana caranya?

  1. Dari Blanko SPM
    1. Buatkan blanko resmi seperti dulu lengkap dengan nomor serinya seperti halnya blanko SP2D. Blanko dibuat dengan model carbonize dan ada tanda ada logo khusus seperti uang rupiah yang akan muncul bila disinar. Kenapa harus menggunakan nomor seri dan carbonize? Untuk mendeteksi bahwa SPM tersebut dihasilkan dari satu kertas yang sama dan tanda tangan pada lembar pertama benar-benar asli. Jika benar asli, maka tandatangan tersebut akan timbul dilembar kedua dan juga ketiga. Lembar pertama dan kedua inilah yang kemudian dibawa ke KPPN.
    2. Cap dinas pada SPM harus diganti dengan stempel timbul, sama seperti SP2D. Kenapa harus stempel timbul? Karena jika menggunakan stempel tinta, tandatangan rawan disamarkan oleh warna cap dinas, sehingga tidak terlihat dengan jelas.
    3. Di dalam blanko SPM juga harus dinyatakan bahwa semua kebenaran dan keabsahan SPM tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari K/L.
    4. Semua blanko SPM yang rusak/cacat wajib dilaporkan secara berkala kepada KPPN.
  2. Dari Sistem Aplikasi
    1. Untuk proses penginstallan harus menggunakan kata kunci tertentu dan hanya terbatas pada beberapa komputer saja, tergantung kebutuhan tiap-tiap K/L. Meskipun bisa bebas di download, pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak dapat dengan mudah mengoperasikannya karena kata kunci telah dibuat unik untuk masing-masing satker K/L.
    2. Semua penomoran dokumen SPM mutlak berada pada kewenangan Kementerian Keuangan dhi. Dirjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN untuk memudahkan pengawasan terhadap SPM-SPM yang diterbitkan oleh satker K/L. Nomor seri yang tercetak pada blanko SPM harus menjadi satu kesatuan dengan nomor-nomor SPM. Jika nomor SPM (baik seri dan dokumen) yang digunakan tidak teregister dalam database KPPN jangan harap SPM tersebut bisa diproses menjadi SP2D. Blanko SPM dan nomor yang tidak digunakan harus dilaporkan secara berkala ke KPPN disertai alasan mengapa nomor-nomor tersebut tidak digunakan.
    3. Kewenangan untuk mencetak SPM dengan blangko resmi dari Kementerian Keuangan harus menjadi tanggungjawab mutlak Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM). Tidak bisa lagi sembarangan digunakan oleh semua operator aplikasi SPM di K/L. Kewenangan operator hanya sebatas membuat konsep SPM .
    4. Pada saat mengonsep SPM disamping harus mengisi klasifikasi anggaran dan memperhatikan ketersedian pagu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) juga harus perlu ditambahkan menu untuk menginput tanggal Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bila dirasa perlu dalam proses pembuatan SPP juga harus lewat sistem (aplikasi). Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir Peraturan Menteri Keuangan nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Satuan Kerja yang saya rasa tidak punya gigi sama sekali. Di dalam PMK tersebut diatur jelas batas waktu penyelesaian SPP maupun SPM. Kita ambil contoh batas waktu penyelesain SPM Uang Persedian (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada pasal 8 ayat 1. Pengujian SPP-UP/TUP sampai dengan penerbitan SPM-UP/TUP oleh PP-SPM diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPP-UP/TUP beserta dokumen pendukungnya diterima secara lengkap dan benar dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Misalkan SPP UP-TUP diterima dengan lengkap dan benar pada tanggal 11 Januari 2011 pukul 11.00 WIB maka paling lambat diterbitkan harus tanggal 13 Januari pukul 11.00 WIB juga. Pada aplikasi penerimaan SPM di loket KPPN, tanggal, jam, menit, hingga detiknya juga diperhitungkan dan batas waktu penerbitannya hanya 1 jam sejak diterima lengkap dan benar. Nah, jika dalam penerbitan SPM-nya lewat waktu dari tanggal deadline maka otomatis SPM tidak bisa diterbitkan.
    5. Setiap SPM yang telah dicetak netnya memiliki masa kadaluarsa sejak SPM tersebut diterbitkan. Artinya jika SPM tersebut sudah melewati masa kadaluarsa (dua hari sejak diterbitkan menurut PMK 170) tidak bisa lagi diproses oleh sistem di KPPN. Satker mau tidak mau harus membuat ulang SPM yang telah kadaluarsa tersebut. Untuk membuat ulang SPM harus balik lagi ke nomor empat.
    6. Setelah net selesai ditandatangani, untuk mentransfer data ke KPPN tidak bisa dilakukan dengan mudah seperti sekarang. Satker juga harus memasukkan tiap-tiap nomor seri pada blanko SPM yang ada sesuai dengan masing-masing arsip data komputer (ADK). Kesuaian antara nomor seri blanko dan nomor SPM ini jugalah yang nantinya menjadi alat uji di KPPN disamping fungsi barcode yang telah ada sebelumnya. Jika nomor seri pada blanko dan nomor SPM tidak terdaftar di database KPPN maka otomatis aplikasi di KPPN akan menolak.
    7. SPM yang sudah diterima ataupun dikembalikan secara resmi oleh petugas midle office tidak bisa lagi digunakan ulang oleh satker karena nomor seri pada blanko SPM berbeda satu sama lainnya. Disamping menghindari penyalahgunaan, KPPN dapat dengan mudah mengontrol berapa lembar blanko SPM yang masih ada disatker baik itu yang sudah rusak ataupun belum.
  3. Lain-lain
    1. Setiap rekanan yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa wajib terdaftar dalam LPSE Nasional terutama untuk pengadaan yang berskala besar.
    2. Dokumen pendukung SPM seperti SPTB, Ringkasan Kontrak, dan Karwas Kontrak tidak perlu lagi disampaikan ke KPPN mengingat kewenangan administratif telah diserahkan sepenuhnya ke masing-masing satker. Dan dengan diterbitkannya SPM berarti satker telah bertanggungjawab penuh terhadap semua belanja yang pembayarannya dibebankan kepada APBN.
    3. Diperlukan perlindungan hukum yang kuat bagi petugas front office KPPN maupun Kepala Seksi Pencairan Dana selaku penandatangan SP2D. Apabila dikemudian hari terjadi fraud yang disebabkan oleh pihak lain (bukan oleh dirinya sendiri) mereka tidak serta merta didakwa dan dihukum sebagai koruptor. Institusi juga harus menyediakan para pembela yang kredibel dan memberikan pembelaan hukum yang maksimal apabila sewaktu-waktu terjadi kasus.

Pendapat diatas adalah pendapat pribadi dan mungkin banyak ide-ide yang lebih baik untuk melindungi uang rakyat dari tangan-tangan jahat mafia APBN. Mengembalikan kesakralan SPM sehingga tidak terkesan murahan adalah langkah kecil untuk mengamankan uang negara. Pencegahan korupsi memang tidak sebatas memperketat pengamanan pada Kas Negara tetapi juga pada kebenaran realisasinya. Perlu kerjasama dari semua elemen mulai dari pucuk pimpinan tertinggi sampai ke lapisan masyarakat. Kami keluarga besar Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada khususnya telah mau dan berusaha untuk mereformasi organisasi. KPK juga memberikan pengakuannya kepada KPPN sebagai institusi nomor satu dalam Penilaian Inisiatif Anti Korupsi dan itu membuktikan bahwa kami memang benar-benar ingin berubah bukan sekedar pepesan kosong mengejar remunerasi semata. Tak ada gading yang tak retak, beberapa kasus yang sempat terekspose media terkait korupsi di unit eselon I Kementerian Keuangan lainnya juga menjadi bukti bahwa banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Dua orang saudara kamipun juga ikut menjadi korban ketidak adilan hukum di negeri ini. Apakah itu menyurutkan langkah kami untuk terus berbenah? Tidak kawan! Betapapun terjal jalan dan tajamnya onak duri menghalangi jalan kami. Kami akan terus maju, berbenah dan terus memperbaiki diri, karena itu sebuah keniscayaan.

David Andriyan

Front Officer KPPN Jakarta IV

About these ads